Selasa, 22 Januari 2013

Faktor-Faktor yang Mendorong Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang Menuju Normal State






Oleh :
Abdul Rasyid, Cut Soraya, Eko Nugroho Putro,
            Mahmudi, dan M. Ainul Yaqin

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

Paper ini bertujuan untuk berusaha mengkaji faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan pertahanan Jepang menuju normal state. Paper ini menggunakan pendekatan qualitative dengan analisis deskriptif. Teori security dilemma dan public policy berusaha menjelaskan faktor yang mendorong Jepang merubah kebijakan pertahanannya menuju normal state. Paper ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pertahanan Jepang tahun 2007-2010 didorong oleh 4 faktor: pertama, meningkatnya ekonomi mampu membuat Jepang mengalokasikan dana untuk peningkatan kapabilitas militernya; kedua, perkembangan nasionalisme masyarakat Jepang; tiga, nuklir dan rudal Korea Utara sebagai ancaman kemanan nasional; empat, dilemma keamanan atas peningkatan militer China.

Keywords: Jepang, Kebijakan pertahanan, Normal state, Security dilemma

Pendahuluan
1.    Latar Belakang
Jepang merupakan negara yang terletak dikawasan Asia Timur. Secara geografis Jepang terletak di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan berdekatan dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Pada tahun 2012 kepadatan penduduk Jepang mencapai 127,368,088.[1] Jepang juga merupakan negara yang ekonominya tergolong maju karena berhasil menguasai pasar dunia. Meskipun Jepang tidak kaya akan hasil alam dan merupakan pengimpor terbesar gas, batubara dan minyak bumi, namun Jepang mampu mengembangkan ekonominya dan menjadi negara yang memberikan banyak bantuan pinjaman untuk negara-negara berkembang lainnya melalui IMF.
Kemajuan ekonomi Jepang tidak selaras dengan sistem pertahanan dan keamanannya yang relatif pasif. Jepang sesuai dengan konstitusi tahun 1947 yaitu terkait dengan penolakan terhadap perang dan sangat menjunjung perdamaian dunia. Hal ini kemudian memberi batasan bagi pengembangan Pertahanan Jepang dan melarang bagi Jepang untuk mengembangkan kekuatan militer baik darat, laut maupun udara. Dalam konstitusi ini Jepang hanya diperbolehkan bertumpu pada kemampuan beladiri atau JSDF yang keberadaannya ini dibawah supremasi sipil.
Konstitusi ini dibuat saat Jepang masih dibawah naungan Amerika Serikat dan konstitusi ini sebagai bentuk dari larangan atas kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Amerika Serikat memiliki kontribusi besar dalam bidang pertahanan Jepang, karena menjadi aliansi bagi Jepang. Sehingga selama hampir setengah abad lamanya Jepang tidak memiliki kekuatan militer dan dalam pertahanannya hanya mengandalkan aliansinya dengan Amerika Serikat. Keberadaan konstitusi ini membuat Jepang tidak memiliki kekuatan militer dan pertahanan yang kuat bagi negaranya. Hal ini yang kemudian membuat Jepang lebih concern pada bidang ekonomi hingga membuat Jepang memiliki ekonomi yang sangat maju hingga saat ini.
Posisi Pertahanan Jepang pada saat konstitusi 1954 membuat Jepang hanya memiliki personil beladiri. Hal ini kemudian mulai berubah pasca perang dingin yang dilaterbelakangi oleh situasi politik dan keamanan dunia khususnya keamanan regional yang menjadi ancaman tersendiri bagi Jepang. Perkembangan situasi keamanan regional yang dianggap sebagai tantangan dan ancaman serius ini membuat pemerintah Jepang di tahun 2007 memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan dengan membentuk Departemen Pertahanan secara penuh dan Kementerian Pertahanan yang sebelumnya hanya Badan Pertahanan.[2] Pembentukan Departemen Pertahanan ini memiliki kekuatan yang lebih besar karena berhak merencanakan anggaran sendiri dan mengajukan rancangan undang-undang. Selain itu, pada Desember 2010 dalam white paper-nya Jepang juga mengeluarkan kebijakan Program Pedoman Pertahanan Nasional yang mana kebijakan ini mengarahkan kebijakan pertahanan Jepang yang berbeda dari sebelumnya yaitu lebih proaktif dan tegas. Dalam kebijakan ini Jepang akan terus mengembangkan dan meningkatkan sistem pertahanan rudal dengan bekerja sama dengan U.S. Perubahan-perubahan kebijakan dari waktu ke waktu dalam hal pertahanan ini menunjukkan bentuk upaya yang dilakukan Jepang dalam rangka menuju normal state.
Perubahan kebijakan mengenai pertahanan ini sebenarnya juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya kemajuan ekonomi Jepang yang membuatnya mampu meningkatkan kekuatan militernya dan juga meningkatnya rasa nasionalisme pada masyarakat Jepang. Faktor eksternal juga menjadi faktor yang dominan dalam perubahan kebijakan pertahanan Jepang seperti ancaman terorisme, keberadaan nuklir Korea Utara, dan peningkatan kapabilitas menuju normal state.
Untuk memahami secara lebih mendalam masalah ini maka makalah ini akan memberi kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mendorong Jepang merubah kebijakan pertahanannya menuju normal state.
2.    Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan mendasar dari penulisan ini yaitu “Mengapa Jepang merubah kebijakan pertahanannya di tahun 2007-2010 menuju normal state?”
3.  Kerangka Teori
Dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan permasalahan, penulis menggunakan teori public policy dan security dilemma untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong Jepang merubah kebijakan pertahanannya menuju normal state.
-          Public Policy
Didalam bukunya James Anderson (2006)[3] menjelaskan bahwa kebijakan publik itu ada yang kebijakan bersifat substansial dan ada yang bersifat prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan mengenai apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan substantif mengalokasikan secara langsung kepada masyarakat tentang keuntungan dan kerugian, maupun biaya dan manfaatnya. Sebaliknya, kebijakan prosedural merupakan kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana sesuatu itu akan dilakukan atau siapa yang akan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan. Contoh kasus dalam kebijakan prosedural yaitu pembuatan undang-undang yang isinya tentang pembuatan sebuah badan administratif tertentu, serta kewenangan dan proses yang dimilikinya.
-          Security Dilemma
Dalam bukunya Griffiths dan O’Callaghan (2002)[4] mendefenisikan security dilemma sebagai konsep yang mengasumsikan bahwa keamanan merupakan sesuatu untuk suatu negara bersaing. Dalam sistem internasional yang anarkis kurangnya suatu otoritas yang mampu menjamin ketertiban, membuat negara harus melihat upaya mereka sendiri berjuang untuk perlindungan, negara didorong untuk mendapatkan kekuatan yang lebih dan lebih banyak untuk menghindari dampak dari kekuatan suatu negara. Hal ini pada gilirannya akan membuat negara lain merasa tidak aman dan mendorong mereka untuk mempersiapkan yang terburuk. Suatu negara tidak pernah bisa merasa sepenuhnya aman di dunia ini dan security dilemma menggambarkan suatu kondisi di mana upaya untuk meningkatkan keamanan nasional suatu negarayang memunculkan efek mengancam negara-negara lain. sehingga memprovokasi militer dan langkah ini pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan dalam keamanan untuk semua negara.
4.    Hipotesis
Faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan pertahanan Jepang diantaranya dikarenakan oleh faktor internal yaitu meningkatnya kemampuan ekonomi Jepang, tumbuhnya nasionalisme Jepang, dan faktor eksternal yaitu nuklir dan rudal Korea Utara, serta peningkatan militer China yang dinilai menjadi ancaman tersendiri bagi Jepang.
Pembahasan
A.    Keadaan Jepang dibawah Konstitusi 1947
Dalam Pasal 9 konstitusi 1947 dijelaskan bahwa pemerintah Jepang menolak adanya perang. Pasal 9 tersebut berbunyi:
“Bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, orang Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa internasional. Dalam rangka mencapai tujuan dari paragraf sebelumnya, darat, laut, dan angkatan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan dipertahankan. Hak untuk bermusuhan negara tidak akan diakui”.[5]
Pasal 9 dalam konstitusi 1947 tersebut menjelaskan bahwa adanya pelarangan terhadap argresi dan menolak semua kekuatan militer. Implikasinya adalah bahwa pertahanan Jepang tidak memiliki unsur militeristik dan tidak diizinkan untuk membentuk militer apapun meskipun industri Jepang mampu mengembangkannya. Meskipun pasal tersebut membatasi pertahanan Jepang, namun perkembangan dari waktu ke waktu menunjukkan adanya perubahan dalam pertahanan Jepang. Hal ini dimulai saat Perang korea di tahun 1950 yang membuat Jepang akhirnya membentuk National Police Reserve (NPR) dan AS juga tidak mempermasahkan hal ini karena melihat Jepang sebagai aliansi yang penting dikawasan Asia Timur.
Di tahun 1951 Jepang juga menandatangani perjanjian keamanan dengan AS dan pada saat perang Vietnam (1959-75) juga terjadi pembentukan program pertahanan di Jepang. Di tahun 1992 Jepang juga ikut dalam The Peace Keeping Operation Law (UNPKO) dibawah otoritas PBB yang mana mengizinkan Jepang untuk mengirimkan pasukannya.[6] Selain itu Jepang juga semakin meningkatkan aliansinya dengan AS. Sebagian berpendapat bahwa perubahan pertahanan Jepang tidak relevan dengan konstitusi 1947 dan menginginkan konstitusi ini direvisi. Perubahan ini sebenarnya dikarenakan oleh keadaan dunia internasional khususnya keamanan regional yang membuat Jepang dari waktu ke waktu melakukan perubahan yang signifikan menuju normal state.
B.     Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang
Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa perubahan-perubahan dalam bidang pertahanan terus terjadi di Jepang. Perubahan kebijakan pertahanan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2007 saat secara resmi mengubah Badan Pertahanan menjadi kementerian penuh yaitu Departemen Pertahanan. Penggantian Departemen Pertahanan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan status pertahanan yang dimiliki Jepang, dengan meningkatkan hal ini maka Pertahanan Jepang akan memiliki kekuatan lebih besar karena berhak merencanakan anggaran sendiri dan mengajukan rancangan undang-undang. Anggaran bisa dialokasikan untuk peningkatan kekuatan militer seperti jumlah pasukan, kapal dan pesawat militer. Tidak hanya itu Departmen Pertahanan juga dapat menentukan kebijakan pertahanan Jepang. Peningkatan status Badan Pertahanan menjadi Departemen Pertahanan ini mencerminkan adanya keinginan Jepang untuk memainkan peran lebih besar dalam mengatasi ancaman keamanan di kawasan, terutama dari Korea Utara dan peningkatan kapabilitas militer China.
Di tahun 2010 juga terjadi perubahan kebijakan pertahanan yang cukup berarti bagi Jepang. Perubahan kebijakan pertahanan Jepang ini seperti yang dipaparkan diatas dipengaruhi oleh situasi keamanan regional seperti peningkatan militer China dan ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara, perubahan kebijakan ini merupakan jawaban atas hal tersebut. Jepang mengeluarkan suatu kebijakan pertahanan baru berupa The National Defense Program Guidelines(NDPG) pada bulan Desember 2010.[7] NDPG yang dikeluarkan di tahun 2010 ini merupakan versi terbaru dari pertahanan Jepang yang sebelumnya NDPG juga sudah pernah dikeluarkan. Kebijakan pertahanan NDPG yang baru ini merupakan perubahan besar dalam pasca-Perang Dunia II menggantikan konsep sebelumnya menjadi konsep pertahanan yang lebih dinamis.
Dengan kehadiran NDPG ini akan merangkul kebijakan pertahanan Jepang yang lebih proaktif dan tegas ketimbang pasif dan reaktif seperti dulu. Disamping itu sejalan dengan pendekatan ini, NDPG yang baru ini menetapkan juga bahwa Jepang akan terus meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pertahanan rudal bekerja sama dengan Amerika Serikat serta juga peningkatan kapabilitas militer Jepang sebagai jawaban atas situasi regional yang mengancam Jepang. Peningkatan kapabilitas Jepang dibuktikan dengan Jepang akan meningkatkan jumlah kapal selam yang ada dari 16 menjadi 22, dan mengalihkan fokus pertahanan dari utara ke barat daya dimana Jepang berbagi perbatasan maritim dengan China.[8] Hal ini semakin membuktikan bahwa keamanan regional menjadi ancaman tersendiri bagi Jepang hingga merubah kebijakan pertahanannya menuju normal state yang memiliki kapabilitas militer yang kuat.
C.    Faktor yang mendorong Perubahan Kebijakan Pertahanan jepang  
1.    Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Jepang
Meningkatnya kemampuan ekonomi Jepang merupakan faktor penting dalam mendukung ambisi Jepang untuk mejadi normal-state. Peningkatan GDP Jepang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan perekonomian Jepang yang sangat signifikan.[9]Dalam rangka menuju Normal-state yang memiliki kekuatan militer Jepang memerlukan biaya yang sangat besar dan faktor ekonomi akan sangat menunjang hal tersebut. Dengan adanya ekonomi Jepang yang maju maka hal tersebut sangatlah mendukung Jepang dalam meningkatkan kapabilitas militernya.
Peningkatan ekonomi Jepang menjadi salah satu faktor yang mendorong Jepang menuju normal-state. Hal ini dibuktikan dengan Jepang telah menjadi pemain utama dalam perekonomian dunia. Jepang bahkan menjadi negara paling yang maju dan kaya di Asia, dan banyak memberikan pinjaman keuangan bagi negara berkembang melalui IMF. Dengan berkembangnya ekonomi Jepang hal ini kemudian sangat mendukung Jepang untuk membangun kekuatan militernya seperti angkatan perang. Hal ini dapat dilihat dari besaran anggaran militer Jepang yang hanya 1% dari GDP, sudah menduduki peringkat ke-5 setelah Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan China.[10]
Pencapaian dalam hal kemajuan ekonomi ini telah dilakukan sejak tahun 60-an. Pasca Perang Dunia II Jepang memfokuskan perhatian besar terhadap aktivitas ekonomidan hal ini dinilai mampu mengangkat kembali perekonomian Jepang yang sempat terpuruk dan menciptakan Jepang yang kuat dengan keberhasilannya di bidang industri, perdagangan serta ekspor-impor. Hasil dari aktivitas ekonomi ini pun kemudian menunjukkan pada perbaikan ekonomi negaranya. Meningkatnya perkonomian Jepang ini membuat Jepang merasa dapat memenuhi kebutuhannya dalam artian mampu untuk membiayai Departemen Pertahanannya yang diikuti dengan pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer Jepang. Maka dari itu peningkatan ekonomi Jepang sangat menunjang peningkatan kapabilitas militer Jepang dan juga perubahan kebijakan pertahanan Jepang dalam rangka menuju normal state.
2.      Nasionalisme
Kebangkitan Nasionalisme di Jepang memang sering dikaitkan dengan munculnya Shinzo Abe di Jepang. Nasionalisme juga muncul dikalangan masyarakat. Selain itu terutama kebangkitan nasionalisme dimulai saat keikutsertaan Jepang dalam Peace Keeping Operation (PKO) yang digelar oleh PBB.[11] PKO ini adalah suatu agenda yang dibentuk  oleh PBB dalam membantu berbagai konflik di dunia. Krisis Teluk menjadi moment yang sangat penting bagi Jepang dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya berupa pengiriman bantuannya ke luar negeri dalam misi PKO PBB. Kebijakan PKO Jepang merupakan salah satu pijakan dan indikator keinginan Jepang untuk menjadi normal state. Peningkatan rasa nasionalisme juga di tandai oleh keinginan masyarakat mengajarkan jiwa patriotisme di sekolah. Hal ini kemudian semakin menambahkan rasa nasionalisme pada masyarakat Jepang.
Selain itu, peningkatan rasa nasionalisme warga Jepang semakin kuat ketika Jepang dan China terlibat konflik dalam perebutan Kepulauan Senkaku. Klaim dari kedua negara ini membuat warga Jepang sangat marah dan murka serta membuat mereka mulai anti dengan China. Rasa nasionalisme warga Jepang timbul ketika terjadi pengklaiman atas Kepulauan Senkaku tersebut muncul, yang akhirnya warga Jepang  memobilisasi massa atas nama rasa nasionalisme terhadap negaranya yang diganggu negara lain, yaitu China. Kasus persengketaan Pulau tersebut semakin meningkatkan rasa nasionalisme penduduk Jepang. Tidak ada seseorang di dunia ini yang suka jika negaranya di ganggu, apalagi bila ada ancaman dari negara lain atas kedaulatan negaranya. Hal ini kemudian pastinya akan menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dari jiwa mereka untuk membela negaranya, dan hal inilah yang terjadi di negara Jepang.
Semakin meningkatnya rasa nasionalisme di Jepang membuat pemerintah mengambil kebijakan yang memang sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan Jepang demi menjaga integritas wilayahnya. Kebijakan yang diambil Jepang adalah perubahan kebijakan pertahanan Jepang di tahun 2007 dan yang semakin signifikan di tahun 2010 yang mana hal ini akan semakin meningkatkan kapabilitas militer Jepang guna melawan ancaman dari luar. Kebijakan pertahanan Jepang di tahun 2007-2010 juga semakin dinamis dan lebih aktif guna melindungi kedaulatan wilayah dan nasionalisme masyarakatnya yang hal ini juga ditunjang oleh kemapanan ekonomi Jepang.
3.      Nuklir dan Rudal Korea Utara Sebagai Ancaman
Selain faktor internal di Jepang, faktor eksternal juga menjadi faktor penyebab yang dominan mengapa Jepang merubah kebijakan pertahanannya menuju normal state. Faktor eksternal ini yaitu berupa nuklir dan rudal persenjataan yang telah membawa kekawhatiran dan ancaman dunia setelah Perang Dingin. Keberadaan rudal dan nuklir korea Utara menjadi ancaman bagi negara-negara di dunia khususnya juga negara di Asia Timur, karena nuklir dan rudal tersebut sangat mengancam keamanan negara-negara sekitarnya termasuk Jepang.[12]
Pemerintah dan masyarakat Jepang merasa terancam dengan adanya nuklir dan rudal dari Korea Utara. Hal ini bermula saat Korea Utara menembakkan uji coba Taepodong-1 balistik rudal di atas wilayah udara Jepang pada bulan Agustus 1998, dan juga menyatakan kepemilikan senjata nuklir pada tahun 2003 dan kemudian melakukan uji tembak rudal jarak pendek yang dilakukan dipantai timur pada tanggal 1 Mei 2005. Selain itu, Pyongyang dianggap memiliki cukup bahan untuk membuat dua atau tiga bom nuklir dan sekitar lima puluh rudal dan hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi Jepang. Program Rudal balistik Korea Utara ini memiliki kemampuan untuk menyerang Jepang hanya 8,5 menit waktu terbang dari Korea Utara dititik terdekat.[13] Jelas hal tersebut sangat mengancam Jepang yang secara geografis berdekatan dengan Korea Utara. Karena jangkauan rudal Korea Utara bisa mencapai seluruh wilayah teritorial Jepang.
Selain itu, Korea Utara juga mengabaikan  protes dari PBB dan kekuatan lain seperti AS, Jepang dan China atas nuklir dan rudalnya. Keberadaan nuklir dan rudal Korea Utara tersebut membuat Jepang lebih memperhatikan keamanan nasionalnya dan hal ini terbukti di tahun 2007, dibawah pemerintahan Shinzo Abe Jepang meng-upgrade status Badan Pertahanan menjadi Departemen Pertahanan dan Keamanan. Peningkatan status menjadi Departemen Pertahanan ini memungkinkan bagi Jepang untuk meningkatkan kapabilitas militernya.
Perubahan kebijakan pertahanan Jepang yang semakin dinamis (NDPG) ditahun 2010 salah satunya dikarenakan keberadaan nuklir dan rudal Korea Utara yang mengancam negaranya dan ditakutkan apabila terjadi sesuatu maka akan berdampak buruk bagi Jepang. Hal ini terkait dengan konsep security dilemma yang dijelaskan oleh Griffiths & O’Callaghan yang dijelaskan diatas. Jepang merasa khawatir dan dilema dengan keberadaan rudal tersebut hingga membuat Jepang bekerja sama dengan AS dalam pembuatan rudal dan hal ini dirasa sebagai respon atas nuklir dan rudal Korea Utara.
4.      Peningkatan militer China
Peningkatan militer China menjadi dilema tersendiri bagi Jepang. Selama beberapa dekade Jepang telah menaruh perhatian pada perkembangan militer China terlebih lagi di tahun 2010 kekhawatiran Jepang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan setelah peristiwa bentrokan nelayan China dan penjaga pantai Jepang di Pulau Senkaku.[14] Peningkatan militer China mulai berkembang saat ekonomi China telah maju, perkembangan ekonomi China ini telah di mulai sejak tahun 1970-an. Peningkatan kekuatan militer China dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah kapabilitas militer baik darat, laut dan udara. China memiliki tentara aktif berjumlah 2.255.000, China memiliki senjata bebasis darat sejumlah 31.300, tank sejumlah 8200, untuk laut China memiliki Kapal perang berjumlah 760 unit, untuk udara Cina mempunyai jumlah pesawat 1900 unit.[15] Selain itu baru-baru ini juga China dikabarkan memiliki kapal induk pertamanya yang dinamakan Liaoning dan China disebut sedang melakukan percobaan untuk Pesawat  Jet J-20 miliknya.
Sebenarnya peningkatan ekonomi China bukanlah merupakan hal yang baru bagi Jepang, karena Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Namun peningkatan ekonomi yang disertai peningkatan militer China ini yang menjadi dilemma tersendiri bagi Jepang. Selain itu yang menjadi perhatian besar Jepang adalah pada kasus persengketaan pulau Diaoyu (Senkaku) antara Jepang dan China. Jepang dan China keduanya sama-sama mengklaim atas pulau tersebut, pulau yang kaya akan suplai energi baru dan laut Cina Timur yang menyimpan potensi gas yang besar.
Alasan peningkatan militer China dan persengketaan pulau antara kedua negara mendorong Jepang untuk meningkatkan kekuatan militernya. Konsep security dilemma oleh Griffiths & O’Callaghan ini sangat relevan dengan permasalahan peningkatan militer China yang menjadi dilema keamanan tersendiri bagi Jepang. Jepang mulai meningkatkan keamanan nasionalnya melalui perubahan kebijakan pertahanan seperti peningkatkan status menjadi Departemen Pertahanan. Selain itu Hideshi Takesada direktur eksekutif Intitute  Nasional untuk Studi Pertahanan Jepang juga mengatakan The Korean Peninsula and North Korea are imminent and concrete threats to Japan, while China is more of a medium-term threat”.[16] Dalam pernyataan tersebut Jepang merasa bahwa nuklir dan rudal Korea Utara serta China merupakan ancaman bagi Jepang sehingga hal inilah yang kemudian melahirkan perubahan kebijakan pertahanan di tahun 2010. Kebijakan pertahanan yang lebih dinamis melalui program NDPG didalamnya tertuang kerjasama Jepang dengan AS dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem pertahanan rudalnya serta juga peningkatan kekuatan militer lainnya.

Kesimpulan

            Maka dari itu berdasarkan penjelasan dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi Jepang merubah kebijakan pertahanannya di tahun 2007-2010 dalam rangka menuju normal state. Pertama, meningkatnya kemampuan ekonomi, ekonomi merupakan faktor penting untuk mendukung ambisi Jepang menuju normal state. Pertumbuhan ekonomi Jepang yang semakin meningkat memberikan dampak yang positif untuk menyongsong pemutakhiran sistem pertahanan dan keamanan yang mandiri dan kuat. Kedua, nasionalisme, meningkatnya rasa nasionalisme Jepang memberikan dampak terhadap usaha Jepang untuk menuju normal state ini tidak terlepas dari keikutsertaan Jepang dalam Peace Keeping Operation (PKO) yang digelar PBB. Ketiga, nuklir Korea Utara sebagai ancaman, adanya kekhawatiran akan nuklir dan rudal Korea Utara membuat Jepang berpikir untuk mempersenjatai dirinya takkala nanti terjadi ketegangan antar dua negara. Keempat, meningkatnya militer China, peningkatan militer China di asumsikan sebagai ancaman bagi keamanan Jepang. Selain itu persengketaan pulau diaoyu (Senkaku) menjadi concern bagi Jepang. Hal-hal inilah yang menjadi faktor internal maupun eksternal yang melatabelakangi alasan Jepang perlahan-lahan merubah kebijakan pertahanannya di tahun 2007-2010 menjadi lebih dinamis dan aktif yang dikuti dengan peningkatan dan pengembangan kapabilitas militernya serta memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat.


DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal
Anderson, James., Public Policy Making: an Introduction, Elm Street Publishing, 2006

Griffiths, Martin., Terry O’Callaghan, International Relations: The Key Concepts, Great Britain: Taylor and Francis Group, 2002.

Riyanto,Sugeng, Evolusi Sistem Pertahanan Jepang, Yogyakarta: Preudent Media, 2012

Grant, Charles., Japan’s Response to China’s Rise, Centre for European Reform Policy Brief, 2012, pdf.

Ke Wang Jurnal Japan’s Defense Policy”, Strengthening Conventional Offensive Capability,pdf.

White paper Japan Defense Policy, Part 1: Security Environment Surrounding Japan. 2010.pdf.

Website                                   

Toki, Masako., Japan's Defense Guidelines”: New Conventional Strategy, Same Old Nuclear Dilemma 2011.http://www.nti.org/analysis/articles/japans-defense-guidelines/ 01/01/2013 pada 22:53



Semangat Baru Pertahanan Jepang. http://www.beritaindonesia.co.id/mancanegara/681-semangat-baru-pertahanan-jepang 04/01/2013 pukul 21:34

The Constitution of Japan


Wikipedia http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/03.htm  (Cabinet Office, Japan Government)













[1] Japan. CIA. The World Factbook. 2012 diakses: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html pada 04/01/2013
[3] Anderson, James., Public Policy Making: an Introduction, Elm Street Publishing, 2006.
[4] Griffiths, Martin., Terry O’Callaghan, International Relations: The Key Concepts, Great Britain: Taylor and Francis Group, 2002.
[6] Jurnal. Wang, Ke.Japan’s Defense Policy”, Strengthening Conventional Offensive Capability Hal 89-90
[7] Toki, Masako., “Japan's Defense Guidelines”: New Conventional Strategy, Same Old Nuclear Dilemma 2011 Diakses dari http://www.nti.org/analysis/articles/japans-defense-guidelines/ pada 01/01/2013 pada 22:53
[8] Ibid.
[9] Grafik perekonomian Jepang tahun 1956-2006- terlampir. Source: wikipedia (Cabinet Office, Japan Government)
[10] Riyanto,Sugeng, Evolusi Sistem Pertahanan Jepang, Yogyakarta: Preudent Media, 2012 hal 116-135
[11] Ibid.
[12] White paper Japan Defense Policy, Part 1: Security Environment Surrounding Japan. 2010
[13]  Wang, Ke., op.cit, hal 94
[14] Grant, Charles., Japan’s Response to China’s Rise, Centre for European Reform Policy Brief, 2012, Hal. 1
[15] Sumber dari Global Future Institute dikutip dari http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1947209-kekuatan-militer-cina/ diakses pada 02/01/2013 pukul 21:42

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar